BAB
I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Untuk
memulai suatu kegiatan pasti diawali dengan suatu perencanaan, tanpa adanya
perencanaan maka tidak akan ada kegiatan. Perencanaan merupakan hal pertama
yang harus dilakukan. Begitu juga dengan sistem pendidikan, didalam pendidikan
juga sangat diperlukan perencanaan. Perencanaan menurut M. Fakry dalam (Udin,
2011:4) diartikan sebagai suatu proses pembuatan serangkaian kebijakan untuk
mengendalikan masa depan sesuai yang ditentukan. Perencanaan dapat pula
diartikan sebagai upaya untuk memadukan antara cita-cita nasional dan resources yang tersedia yang diperlukan
untuk mewujudkan cita-cita tersebut.
Oleh karena perencanaan memerlukan
beberapa pendekatan agar perencanaan tersebut dapat berjalan sesuai dengan apa
yang diinginkan atau dikehendaki. Adapun pendekatan perencanaan tersubut akan
penulis uraikan didalam makalah ini.
B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana
pendekatan yang ada didalam perencanaan pendidikan?
C. Tujuan
1. Untuk
mengetahui pendekatan perencanaan pendidikan.
BAB
II
PEMBAHASAN
A. Pendekatan Perencanaan Pendidikan
Perencanaan
pada hakikatnya adalah proses pengambilan keputusan atas sejumlah alternatif
(pilihan) mengenai sasaran dan cara-cara yang akan dilaksanakan di masa yang
akan datang guna mencapai tujuan yang akan dikehendaki serta pemantaun dan
penilainya atas hasil pelaksanaanya, yang dilakukan secara sistematis dan
berkesinambungan. Menurut Fiki Pornadi (2014:7) Perencanaan pendidikan adalah “suatu proses
intelektual yang berkesinambungan dalam menganalisis, merumuskan, dan menimbang
serta memutuskan dengan keputusan yang harus diambil dan mempunyai konsistensi
internal yang berhubungan secara sistematis dengan keputusan-keputusan lain
dalam rangka mencapai tujuan bersama yakni tujuan pendidikan nasional”. Didalam
perencanaan pendidikan terdapat pula pendekatan perencanaan pendidikan.
Pendekatan perencanaan pendidikan terbagi menjadi tiga yaitu:
1. Pendekatan
Kebutuhan Sosial
Pedekatan
kebutuhan sosial menitikberatkan pada tujuan pendidikan yang mengandung misi
pembebasan bagi negara-negara berkembang yang kemerdekaannya baru saja
diperoleh setelah melalui perjuangan pembebasan yang amat lama. Pendidikan
kebutuhan sosial dapat diartikan pendekatan dalam perencanaan pendidikan yang
didasarkan atas tuntutan atau kebutuhan sosial akan pendidikan.
Dengan
melihat karakteristik tuntutan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pendekatan
ini lebih menekankan pemerataan kesempatan atau kuantitatif. Karena itu
pendidikan dasar merupakan prioritas utama yang harus diberikan kepada setiap
anak usia SD. Kewajiban belajar merupakan manifestasi dari tuntutan sosial ini
untuk membebaskan populasi usia sekolah dari tuna aksara. Target yang harus dicapai
adalah pembebasan yang dari tuna aksara atau free from illiteracy. Yang dimaksud dengan pendekatan sosial ini
menurut A. W. Guruge (dalam Udin, 2011:234) adalah pendekatan tradisional bagi
pembangunan pendidikan dengan menyediakan lembaga-lembaga dan fasilitas demi
memenuhi tekanan-tekanan untuk memasukkan sekolah serta memungkinkan pemberian
kesempatan kepada pemenuhan keinginan-keinginan murid dan orang tuanya secara
bebas.
Langkah
yang perlu diperhatikan jika pendekatan ini dilaksanakan yaitu perencana
pendidikan harus memperkirakan kebutuhan pada masa yang akan datang dengan
menganalisa beberapa hal berikut. Adapun beberapa analisa tentang pendekatan
sosial (Udin, 2011:235) yaitu: (a) pertumbuhan penduduk, (b) partisipasi dalam
pendidikan, (c) arus murid daari kelas satu ke kelas yang lebih tinggi dan dari
satu tingkat ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi, (d) pilihan atau
keinginan masyarakat dari individu tentang jenis-jenis pendidikan.
Selanjutnya
para perencana diminta untuk merencanakan penggunakan tenaga dan fasilitas yang
ada secara optimal dan memobilisasikan dana dan daya agar supaya permintaan
masyarakat terhadap pendidikan menjadi terpenuhi.
Pendekatan
seperti ini sukar diukur serta diteliti, kecuali untuk negara yang sudah
melaksanakan undang-undang kewajiban belajar serta mempunyai data demografi
baik (lengkap) atau adanya kebijakan pemerintah. Kelemahan pendekatan
permintaan masyarakat ini dapat disebutkan antara lain (Udin, 2011:235) yaitu:
(a) pendidikan ini mengabaikan alokasi sumber-sumber dalam skala nasional dan
secara implisit tidak mempersoalkan berapa besar sumber yang diperuntukkan bagi
pendidikan, karena beranggapan bahwa penggunaan sumber-sumber itulah yang terbaik
bagi pembangunan bangsa, (b) pendekatan ini mengabaikan ciri-ciri dan pola
kebutuhan man power yang diperlukan
disektor kehidupan ekonomi, dengan demikian akan cenderung menghasilkan tamatan
yang sebenarnya kurang diperlukan dan justru akan kekurangan jenis tamatan yang
dibutuhkan, (c) pendekatan ini cenderung berlaku menjawab tuntutan saja,
sehingga mengabaikan pertimbangan pembiayaan, sehingga pemerataan sumber-sumber
itu menjadi kecil akibatnya tuntutan kualitas dan efektivitas pendidikan tidak
tercapai yang berarti pemborosan.
2. Pendekatan
Kebutuhan Ketenagakerjaan
Yang
dimaksud dengan pendekatan ketenagakerjaan (man
power approaches) menurut A. W. Guruge (dalam Udin, 2011:239) pendekatan
ini bertujuan mengarahkan kegiatan pendidikan kepada usaha untuk memenuhi
kebutuhan nasional akan tenaga kerja (man
power atau person power). Pada tahap permulaan pembangunan dimana
diperlukan banyak tenaga kerja dari segala tingkatan dan berbagai jenis
keahlian, kebanyakan negara mengharapkan supaya pendidikan mempersiapkan dan
menghasilkan tenaga kerja yang terampil untuk pembangunan dalam sektor
pertanian, industri, perdagangan dan seterusnya, dan juga untuk calon pemimpin
yang cerdas dan profesinya. Perencanaan pendidikan dalam hal ini diharapkan
dapat memberikan keyakinan penyediaan fasilitas dan pengarahan arus murid
benar-benar didasarkan atas perkiraan kebutuhan tenaga kerja. Akan tetapi
metode-metode untuk memperkirakan kebutuhan tenaga kerja perlu ditetapkan atau
dibuat terlebih dahulu sesuai dengan kepentingan dan kondisi negara yang
bersangkutan.
Pendekatan
ini mengutamakan kepada keterkaitan lulusan sistem pendidikan dengan tuntutan
terhadap tenaga kerja pada berbagai sektor pembangunan seperti sektor ekonomi,
pertanian, perdagangan dan industri. Tujuan yang akan dicapai adalah bahwa
penndidikan itu diperlukan untuk membantu lulusan memperoleh kesempatan kerja
yang lebih baik hingga tingkat kehidupannya dapat diperbaiki melalui penghasilan
sangat appealing karena dikaitkan
langsung dengan usaha pemenuhan kebutuhan dasar setiap orang. Karena itu
tekanan utama adalah relevancy
program pendidikan dengan berbagai sektor pembangunan dilihat dari pemenuhan
ketenagaan. Untuk memenuhi tuntutan relevancy
seperti disebutkan diatas, kurikulum dikembangkan sedemikian rupa hingga
lulusan yang merupakan output sistem
pendidikan siap pakai di lapangan. Kelemahan pendekatan ini adalah dalam
pengembangan program yang relevan. Jenis kerja, persyaratan kerja, klasifikasi
kerja, tingkat kerja amat tidak pasti dan perubahan amat cepat, sedangkan
pendidikan adalah proses jangka lama yang menghendaki ketelitian dan
kecermatan. Kesukaran lain adalah pendidikan yang tidak langsung berkaitan
dengan dunia kerja tidak mendapat prioritas, dan pendidikan dengan
pembebasannya itu akan dikesampingkan dan ini secara politis akan menimbulkan
kesukaran pula.
Masalah
yang timbul dalam perencanaan tenaga kerja terutama bagi negara yang sedang
berkembang seperti indonesia, antara lain dalam: “(a) jenis dan jumlah lapangan
kerja, (b) persyaratan yang jelas mengenai mutu personil yang dituntut oleh
pasaran tenaga kerja, (c) perbandingan jumlah personil berdasarkan jenjang
keahlian, (d) kebutuhan yang riil akan tenaga kerja”. (Udin, 2011:242)
Dengan
adanya pengalaman dari beberapa negara, maka M. H. Philip dalam (Udin,
2011:242) mengadakan kritikan terhadap pendekatan kebutuahan tenaga kerja,
sebagai berikut: (a) perkiraan kebutuhan tenaga kerja biasanya hanya berlaku
(tetap reliable) untuk jangka 5-8
tahun, sedangkan waktu yang dibutuhkan oleh suatu siklus pendidikan untuk
menghasilkan tenaga kerja biasanya berkisar antara 15-20 tahun. Dengan demikian
sukar diperoleh perhitungan yang pasti dalam hubungan antara kebutuhan tenaga
kerja dengan output pendidikan, (b)
tuntutan pendidikan untuk sesuatu lapangan kerja berubah-ubah sesuai dengan
kemajuan dibidang teknologi dan standar pendidikan itu sendiri, (c) terlalu
menitikberatkan pada kebutuhan tenaga kerja, sedang tujuan-tujuan sosial,
demokrasi, kulturaal kurang mendapat perhatian.
Dengan
menggunakan pendekatan tadi berusaha mencari keseimbangan antara lapangan kerja
yang tersedia atau akan tersedia di masa depan dengan jumlah murid yang
diizinkan memasuki jalur pendidikan yang dengan permintaan lapangan kerja itu.
3. Pendekatan
Efisiensi Biaya
Pendekatan
ini adalah bersifat ekonomi dan berpangkal dari konsep Invesment in Human Capital atau investasi pada sumber daya manusia.
Pendidikan memerlukan investasi yang besar dan karena itu keuntungan dari
investasi tersebut harus dapat diperhitungkan bilamana pendidikan itu memang
mempunyai nilai ekonomi. Pendidikan secara konseptual tampaknya tidak diragukan
lagi mempunyai nilai ekonomi artinya pendidikan berkontribusi terhadap
pertumbuhan ekonomi, walaupun para ahli ekonomi mengalami kesukaran secara
nyata dan pasti dalam mengukur besarnya kontribusi tersebut, karena sifat dan
ciri pendidikan yang komplek itu. Keterkaitan ekonomi dengan pendidikan dapat
diterangkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi seperti
tenaga kerja, pengetahuan, dan teknologi. Faktor-faktor hanya dapat diwujudkan
dengan masuknya peran pendidikan melalui human factor, bukan oleh ekonomi.
Berdasarkan uraian diatas, pendekatan untung rugi mempunyai implikasi sesuai
dengan prinsip ekonomi yaitu program pendidikan yang mempunyai nilai ekonomi
tinggi menempati urutan atau prioritas penting. Menurut Guruge (1972) yang
dimaksud dengan pendekatan efisiensi investasi adalah besarnya investasi dalam
dunia pendidikan sesuai dengan hasil, keuntungan atau efektivitas yang akan
diperoleh”. (Udin, 2011:247).
Didalam
pendekatan ini, bukan saja biaya keseluruhan pendidikan tetapi juga biaya suatu
jenjang atau jenis pendidikan tertentu selalu dibandingkan dengan nilai hasil
misalnya kenaikan pendapatan atau kenaikan produktivitas orang-orang yang sudah
memperoleh pendidikan itu. Tugas perencanaan adalah menghindarkan investasi
(dalam setiap tingkat dan jenis pendidikan) yang tidak memberikan hasil yang
sepadan. Pendekatan ini disebut pula dengan pendekatan Rate Of Education, tujuannya untuk mengukur pendidikan dari sudut
hasil atau keuntungan yangdiperoleh. Jika suatu jenis pendidikan tertentu
menghasilkan return (produksi, jasa keuntungan) yang jauh lebih besar dari
input biaya yang dipakai untuk jenis pendidikan ini harus terus
dikembangkan.jika tidak menguntungkan sebaiknya perlu dipikirkan apakah jenis
pendidikan itu perlu dilanjutkan atau tidak.
Timbulnya
pendekatan ini didalam perncanaan pendidikan dapat dijelaskan antara antara
lain: sekelompok ahli ekonomi dari tradisi neoklasik menyerang baik man power maupun Social Demand Approach dengan mengatakan bahwa kedua pendekatan
tadi mengabaikan masalah alokasi biaya dan prinsip cost benefit. Pendekatan cost
benefit didasarkan pada asumsi bahwa: (a) sumbangan seseorang terhadap
pendapatan nasional adalah sebanding dengan tingkat pendidikannya, (b)
perbedaan pendapat di masyarakat yang disebabkan oleh perbedaan dalam
pendidikan dan bukan perbedaan kemampuan atau latar belakang sosial. Jadi pada
dasarnya pendekatan cost benefit
didasarkan pada keuntungan penambahan pendapatan seseorang karena pendidikan.
Tapi kenyataannya untuk mengukur biaya dan keuntungan dalam pendidikan
sangatlah sulit terlebih mengukur keuntungan untuk masa yang akan datang. Oleh
karena itu pendekatan ini pernah mendapat kritik dari pihak lain, diantaranya:
(a) sangat sulit menghitung benefit
yang dihasilkan oleh seseorang dalam lapangan kerja, (b) pendekatan ini
mengabaikan hubungan antara penghasilan seseorang dengan kemampuan motivasi,
kelas sosial dan sebagainya dan hanya melihat hubungan antara pendidikan dengan
penghasilan, (c) perbedaan pendapatan yang menguntungkan orang-orang itu
sendiri bukanlah menunjukkan kemampuan produktivitasnya, melainkan suatu
konvensi sosial, dan keuntungan dari pendidikan tidak hanya berupa finansial tetapi keuntungan sosial,
seperti: pengaruh baik yang diberikan untuk keluarga dan lain sebagainya.
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Didalam
pendidikan terdapat suatu perencanaan pendidikan yang berfungsi sebagai pedoman
pelaksanaan dan pengawasan bagi pelaku rencana (perencana). Perencanaan
merupakan instrumen penting dalam suatu kegiatan. Didalam perencanaan
pendidikan terdapat pendekatan perencanaan pendidikan. Pendekatan perencanaan
pendidikan terdiri dari: pendekatan kebutuhan sosial yaitu pendekatan tentang
tuntutan masyarakat akan pemerataan pendidikan dan pendekatan kebutuhan
ketenagakerjaan yaitu pendekatan yang berkaitkan dengan pengembangan
tenaga manusia melalui pendidikan, guna memenuhi tuntutan kebutuhan sektor
perekonomian, sedangkan pendekatan efisiensi biaya merupakan
pendekatan yang menitikberatkan pada keseimbangan antara keuntungan dan
kerugian pada saat menempuh pendidikan.
DAFTAR RUJUKAN
Porniadi,
Fiki. 2014. Tugas Perencanaan Pendidikan,
(Online), (https://www.academia.edu/7479237/Tugas_Perencanaan_Pendidikan), diakses 15 Januari 2015.
Saud, Udin
Syaefudin. 2011. Perencanaan Pendidikan Suatu Pendekatan Komprehensif. Bandung:
PT Remaja Rosdakarya.
1 komentar:
Terima Kasih atas artikelnya..
Sangat membantu sekali
Semoga semakin banyak orang yang membaca artikel ini...
Salam Sukses...
Posting Komentar